ASKARA — Organisasi Advokat Bentala Indra Nusantara Advokat (BINA) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I di Jakarta, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi nasional yang mempertemukan jajaran Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, hingga Dewan Penasehat organisasi.

Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala bidang memaparkan capaian program sekaligus rencana kerja organisasi untuk periode berikutnya. Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), program magang, hingga penyumpahan advokat menjadi fokus pembahasan dalam evaluasi organisasi.

Selain evaluasi program kerja, laporan keuangan organisasi turut dipresentasikan oleh Bendahara Umum bersama wakil bendahara sebagai bentuk pertanggungjawaban internal dan transparansi pengelolaan organisasi.

Ketua Umum BINA, Ihsan Firmansyah, SH., menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya berkomitmen untuk terus istiqomah menjadi lembaga pencetak penegak hukum dari pilar advokat yang profesional, berintegritas, dan konsisten dalam menegakkan keadilan.

“BINA berkomitmen untuk istiqomah menjadikan lembaga pencetak penegak hukum pilar advokat yang profesional, berintegritas, dan konsisten menegakkan keadilan. Advokat yang dilahirkan oleh BINA harus mampu mensejajarkan diri dengan penegak hukum dari pilar kehakiman, kejaksaan maupun kepolisian sesuai porsi dan kewenangan masing-masing,” ujar Ihsan.

Ia juga menyampaikan bahwa meskipun OA BINA belum genap berusia satu tahun, organisasi tersebut telah berhasil menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Batch 1 pada awal Mei 2026. Program tersebut diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Ihsan, capaian tersebut menjadi indikator tingginya antusiasme calon advokat terhadap kehadiran BINA sebagai organisasi profesi yang berorientasi pada kualitas, integritas, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BINA, Chetta Dwitama, SH., MH., menyampaikan bahwa organisasi advokat BINA terbuka untuk membangun kerja sama lintas sektor dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

“OA BINA siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan organisasi advokat lain serta lembaga atau institusi pemerintah maupun swasta guna mengedukasi masyarakat sehingga terwujud masyarakat sadar hukum,” kata Chetta.

Rapimnas I BINA juga menjadi ruang bagi para anggota dewan untuk menyampaikan berbagai catatan evaluasi, masukan, dan tanggapan terhadap pelaksanaan program organisasi yang telah berjalan.

Melalui forum tersebut, BINA berharap dapat memperkuat arah organisasi, meningkatkan profesionalisme advokat, serta memperluas kontribusi nyata dalam pembangunan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Editor: Husnie


Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

1000 Karakter tersisa

Related Articles

Related

Mengenal Nyadran dan Hubungannya dengan Kesadaran Kolektif

Nyadran, sebuah tradisi yang selama ini kita pahami sebagai warisan budaya, mungkin juga dapat menawarkan titik acuan bagi kita untuk membayangkan bagaimana respons kolektif terhadap perubahan iklim dapat dibangun.

Read More

Related

Beyond Self-Interest: Gandeng-Gendong and the Social Logic of Reciprocity

Pesanan makanan dalam jumlah besar biasanya menjadi kabar baik bagi produsen skala kecil. Itu berarti tambahan penghasilan, peningkatan pekerjaan, pelanggan baru, dan—jika berjalan lancar—peluang untuk mengembangkan usaha yang umumnya hanya beroperasi di pasar sekitar lingkungan rumah. Respons intuitifnya tampak sederhana: ambil peluang tersebut, penuhi pesanan sebanyak mungkin, dan dapatkan keuntungan ekonominya. Bahkan ketika kapasitas produksi tidak mencukupi, solusi bisnis konvensional adalah menambah tenaga kerja, mengoper sebagian pekerjaan (subcontract), atau mencari pengaturan lain yang tetap memungkinkan produsen awal mengantongi sebagian nilai tambah dari pesanan tersebut.

Read More

Related

Gufron Rum : PBNU Perlu Memperkuat Tata Kelola Sosial dari Tingkat Mikro di Era Multiketidakpastian

Menghangatnya kontestasi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar tidak hanya perlu dipandang sebagai pergantian figur Ketua Umum. Momentum tersebut menjadi ruang penting untuk membicarakan kembali tantangan organisasi NU dalam merespons perubahan sosial yang makin kompleks—mulai dari fragmentasi masyarakat, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, krisis lingkungan, hingga meningkatnya ketidakpastian global.

Read More